Negara Eropa Tak Akui Perubahan 'Perbatasan Israel Sebelum 1967'

Negara Eropa Tak Akui Perubahan 'Perbatasan Israel Sebelum 1967'

New York, AAI - Lima negara Eropa menegaskan pada Selasa (26/01), bahwa mereka tidak akan mengakui perubahan yang dibuat oleh Israel atas 'perbatasan sebelum perang Juni 1967'. Mereka turut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas pengumuman Tel Aviv untuk membangun ribuan unit pemukiman baru di wilayah Palestina.

Pernyataan ini datang dari delegasi Irlandia untuk PBB, Duta Besar Geraldine Bern Nasson, setelah berakhirnya sesi Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina.

Bern Nasson mengatakan kepada wartawan, melalui tautan video di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, bahwa dia juga berbicara atas nama duta besar tetap Belgia, Estonia, Prancis, dan Jerman untuk organisasi internasional tersebut.

Dia menambahkan, "Keputusan Israel baru-baru ini untuk menyetujui pembangunan ribuan unit permukiman di Tepi Barat dan Al-Quds Timur, termasuk Givat Hamatos, bertentangan dengan hukum internasional."

"Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menarik keputusan buruk tersebut pada saat yang kritis dan sensitif ini. Dan menyerukan untuk menghentikan semua upaya perluasan pemukiman, termasuk di Al-Quds Timur dan daerah sensitif lainnya, seperti pemukiman Har Homa, Givat Hamatos dan E1, sekaligus berhenti menghancurkan properti Palestina. Kami menyeru pemerintah Israel untuk membongkar pos-pos pemukiman yang telah berdiri sejak 2001," imbuhnya.

E1 merupakan proyek pemukiman yang bertujuan untuk memperluas pemukiman zionis Ma'ale Adumim di timur Al-Quds, hingga mencapai Al-Quds Barat.

Bern Nasson menambahkan, "Saya terus-menerus mengingatkan Anda bahwa kami tidak akan mengakui perubahan apa pun pada 'perbatasan sebelum tahun 1967', termasuk yang berkaitan dengan Al-Quds, kecuali seperti yang disepakati oleh kedua pihak (Palestina dan Israel)."

Israel menolak untuk mengakui 'perbatasan sebelum 1967' sebagai dasar untuk solusi dua negara, dan ini adalah salah satu alasan utama mereka untuk menghentikan negosiasi damai dengan pihak Palestina, sejak April 2014. (T/S: Anadolu)