Departemen HAM PLO Minta PBB Terapkan Keputusan UNESCO atas Masjid Ibrahimi

Departemen HAM PLO Minta PBB Terapkan Keputusan UNESCO atas Masjid Ibrahimi
(Foto: Alqudsnews)

Hebron, AAI - Ketua Departemen HAM dan Masyarakat Sipil Organisasi Pembebasan Palestina (HRCS PLO) Ahmad Al-Tamimi meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan keputusan UNESCO yang menyatakan bahwa Masjid Ibrahimi sebagai situs warisan Palestina. Keputusan UNESCO tersebut mengharuskan pihak-pihak internasional menghalangi upaya Otoritas Israel dalam yahudisasi Masjid Ibrahimi, hingga mereka menghentikan upaya menguasainya.

Al-Tamimi dalam pernyataan pada Kamis kemarin (25/2), yang bertepatan dengan peringatan 27 tahun pembantaian Masjid Ibrahimi, mengatakan, “Sejak pembantaian (Masjid Ibrahimi) tersebut, otoritas pendudukan telah menghukum para korban dengan memaksakan kendali mereka atas Masjid Ibrahimi dan sekitarnya di Kota Tua Hebron.”

“Mereka ingin meyahudisasi Masjid Ibrahimi dan kawasan sekitarnya, tidak puas telah membagi-baginya (satu bagian untuk umat Islam, satu bagian untuk Yahudi). Hal ini membutuhkan intervensi internasional agar hukum internasional dan keputusan UNESCO yang telah disebutkan diberlakukan di wilayah pendudukan Palestina, dan untuk mengembalikan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron kepada kedaulatan penuh Palestina,” tambahnya.

Al-Tamimi menjelaskan, “Otoritas pendudukan melanggar semua hukum, pengakuan dan perjanjian internasional terhadap Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron. Hampir setiap hari mereka melarang adzan berkumandang di dalamnya dan melarang warga Palestina memasukinya serta sholat di sana. Namun Otoritas Israel memperbolehkan pemukim Yahudi memasuki dan mengotori Masjid Ibrahimi dan terus melakukan tindakan permusuhan mereka terhadap warga Palestina di dalamnya dan sekitarnya setiap hari.”

“Seluruh keputusan Internasional dilanggar oleh mereka karena kebisuan yang nyata dari pihak-pihak internasional. Apalagi setelah Otoritas Israel mengusir delegasi internasional untuk pemantauan Hebron pada awal tahun 2019, yang mereka anggap sebagai lampu hijau untuk pelaksanaan rencana kolonialisasi dan yahudisasi mereka. ” (T/S: Alqudsnews)